Make your own free website on Tripod.com

TARIF JASA BONGKAR MUAT DI NEGARA TETANGGA LEBIH MURAH

ORANG nomor satu di Ke-menterian Perhubungan, Agum Gumelar minta kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk meninjau kembali tarif jasa bongkar muat dalam US$ mengingat tarif itu lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan negara tetangga Malaysia, Thailand dan Filipina.

Dalam suratnya yang berno-mor  PR.302/1/19/ Phb.2000, yang ditandatangani langsung oleh Menhub Agum Gumelar pada 9 Agustus 2000 disebutkan bahwa dalam penetapan besaran tarif agar mempertimbangkan kemampuan tingkat pelayanan dan produktivitas yang akan dicapai.

Surat tersebut dikirimkan Menhub ke semua direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola jasa pelabuhan, termasuk kepada Direktur Utama (Dirut)  PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo) serta  kepada Direksi PT Pelindo I,II,III.

Menurut Menhub yang mantan Panglima Daerah  Milter (Pangdam) VII Wirabuana dalam suratnya itu, tarif jasa ke-pelabuhan yang mengalami pe-rubahan struktur tarif seperti jasa labuh semula per gross ton (GT) per 10 hari menjadi per GT per kunjungan agar ditinjau ulang.

Di samping itu perlu juga ditinjau kembali adalah jasa pemanduan semula per gerakan kapal menjadi per GT per kapal.

Selain itu, Menhub juga me-ngirim surat kepada Menperin-dag untuk meminta tanggapan dan saran berkenaan dengan penyesuaian tarif itu.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menperindag itu juga dimintakan saran waktu yang tepat untuk memberlakukan tarif jasa di kepelabuhan.

Menhub dalam surat tersebut menjelaskan bahwa proses usu-lan penyesuaian tarif tersebut te-lah dilaksanakan sejak tahun 1998.

Pelindo, jelas dia, telah mela-kukan pembahasan bersama de-ngan sejumlah asosiasi pengguna jasa kepelabuhan seperti INSA, GPEI, GINSI, APBMI dan Pelra.

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati tarif pelayanan jasa kapal angkutan laut luar negeri dan pelayanan jasa bong-kar muat di terminal peti kemas (dalam US$) naik sebesar 30% dari tarif yang berlaku sekarang.

Sedangkan untuk tarif pela-yanan jasa kapal angkutan laut dalam negeri (dalam Rp) naik sebesar 20% dari tarif yang berlaku sekarang.

Dalam pembahasan bersa-ma asosiasi tersebut juga dise-pakati bahwa tarif pelayanan jasa barang naik sebesar 30% dari tarif yang berlaku. Tarif baru tersebut rencananya diber-lakukan mulai 1 September 2000.

Pengurus Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo), Irwandy Muslim Amin menanggapi tentang permintaan pertimbangan dari Menperindag sebelum diberla-kukan tarif baru tersebut meru-pakan suatu respon yang baik dari Menhub untuk menying-kap tabir yang benar dari dunia usaha terhadap kenaikan tarif 30%.

“Dewan Pengembangan Usaha Nasional [DPUN] seca-ra konkrit telah menyerap se-mua masukan dari dunia usaha yang terdiri dari API, GPEI dan Depalindo,” kata dia.

Sementara itu, menurut Irwandy, untuk menetapkan kenaikan tarif minimal ditunda hingga satu tahun dengan ala-san tarif yang berlaku sekarang masih lebih tinggi dibandingkan dikawasan Asean. Selain itu, kata dia, tarif yang baru tidak dapat diterapkan saat ini karena dunia usaha belum sepenuhnya kem-bali seperti sebelum masa krisis.

“DPUN bersama Depalindo telah merumuskan beberapa kesimpulan untuk menunda ke-naikan tarif jasa kepelabuhanan minimal satu tahun hingga dua tahun,” kata dia.

Selain itu juga, kata Irwandy, Depalindo bersama DPUN telah merumuskan jenis pungli yang harus ditanggulangi sebelum masalah kenaikan tarif dibahas.

 

BEA MASUK

Sementara itu, Direktur Jen-deral Bea Cukai Permana Agung mengkhawatirkan target pene-rimaan dari Bea Masuk (BM) sebesar Rp4,9 triliun tahun anggaran 2000 tak tercapai. Kekhawatiran ini didasarkan adanya perkembangan politik di Indonesia.

Menurut Permana Agung, realisasi penerimaan BM April sebesar Rp568,441 miliar dan Mei pekan kedua Rp336,444 miliar atau di atas target yang rata-rata Rp544 miliar/bulan. Tetapi, menurutnya, ada trend penurunan impor melalui Pela-buhan Tanjung Priok, padahal pelabuhan ini menyumbang 73% bagi penerimaan BM dan selama ini pelabuhan tersebut menjadi barometer.

“Tentu saja Bea Cuka khawatir. Oleh karena itu Bea Cukai setiap bulan melampui target agar kalau terjadi apa-apa di bulan Agustus saat pertanggung-jawaban presiden kita sudah mempunyai tabungan.” Permana menjelaskan, penurunan impor melalui Tanjung Priok disebab-kan oleh perkembangan politik dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar termasuk buntut kasus mogoknya karya-wan PT Pelindo II. “Jika rupiah melemah semakin tidak ada isentif bagi impor.”