Make your own free website on Tripod.com

PKG Akan Jadi Pusat Pergudangan

 

Pergudangan baru di Makassar sudah tidak memung-kinkan lagi untuk dibangun. Hal tersebut mengingat lahan semakin sempit, dan per­tumbuhan penduduk makin padat. Mengantisipasi kondisi itu, jalan terbaik adalah menengok peluang di daerah tetangga yakni Kabupa­ten Gowa. Karena jarak Gowa - Makassar nyaris tak berbatas se­hingga sangat memungkinkan dibangun gudang sebagai tempat penam­pungan hasil bumi sebelum diperda-gangkan.

Pemda Gowa telah menetapkan beberapa kawasan yang dapat dijadikan sebagai pergudangan, antara lain Pallangga dan Bontomarannu. Khusus untuk aset bekas Pabrik Kertas Gowa (PKG) yang sudah lama diterlantarkan, menurut rencana dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan pergudangan.

Bupati Gowa, H Syahrul Yasin Limpo SH MSi menya-takan, sesuai dengan perencanaan, Pemda Gowa berusa-ha agar kawasan yang menjadi aset PKG dapat diman-faatkan sebagai lokasi pergudangan. “Kami akan berjuang supaya pemerintah pusat menyerahkan PKG kepada Pemda Gowa sebab bagaimanapun aset itu berada di daerah kami,” ujarnya.

Karena status bekas PKG itu belum jelas, Syahrul mengakui para investor masih ragu untuk menanamkan modalnya di kawasan itu. Apa lagi dengan adanya surat dari Menteri Sekretaris Negara, nomor B - 140/Sekneg/05/2000 tertanggal 15 Mei 2000 yang tetap mengalokasikan (dijual) semua aset PKG kepada tiga perusahaan yakni PT IKI, PT Wijaya Karya dan PT Kertas Padalarang dengan dalih sebagai penyertaan modal.

Sikap pemerintah pusat tersebut, telah banyak mendapat protes dari masyarakat dan kalangan LSM di Gowa. LSM Syekh Yusuf yang dipimpin H Hamzah Limpo menyatakan protes keras karena ia melihat aset PKG tidak sama dengan aset lainnya. “PKG merupakan pampasan perang  dari Jepang yang pada pemerintahan orde baru lalu dili­kuidasi,” kataya. Berdasarkan itu, dalam era otonomi daerah dewasa ini Hamzah berpendapat, semua aset tersebut harus kembali ke daerah. Dan itu pula sudah menjadi ketetapan DPRD Gowa yang dibebankan kepada pihak eksekutif untuk dilaksanakan.(zt)