Make your own free website on Tripod.com

Kontrak  Karya PT Inco, Demi Kepastian

 

Banyak yang menduga proses mnegosiasi Kontrak Karya PT Inco yang mengusahakan pertambangan nickel di Soroako Sulawesi Selatan, sebagai hasil KKN antara PMA dari Kanada itu dengan Pemerintah Orde Baru  Republik Indonesia. Kalau bukan kaerena KKN mengapa pemerintah bersedia begitu cepat melakukan perundingan perpanjangannya ?  Kontrak Karya itu seharusnya tahun 2008, namun 15 tahun sebelumnya sudah diperpanjang . Ada apa ini ?

  Sejumkah tokoh Luwu Utara menyanyikan soal tuduhan KKN itu, namun tidak ada yang bisa memperlihatkan bukti. Pokoknya Kontrak Karya itu diperpanjang lebih awal, itulajh indikasi utamanya. Apalagi sepakl terjang para perunding kita di tanah air yang rela menjual  negara sekali pun demi kepentingan pribadi.

   Betulkah demikian ? Tim penyuluh Kontrak Karya Terpadu Departemen Pertambangan dan Energi  yang sekarang berganti nama dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan keluhan itu terjadi hanya karena tidak tahu saja. Kebijakan Top Down Pemerintah Orde Baru yang maunya selalu menang sendiri, menjadi penyebab semua itu.  Kontrak Karya yang sesungguhnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum kedua belah pihak, hanya diketahui oleh para perunding /pemerintah  dengan PT Inco. Masyarakat di mana perusahaan PMA itu berada sama sekali tidak mengetahuinya. Maka jangan heran apabila berbagai penafsiran bermunculan. Termasuk tuduhan KKN itu segala.

   Padahal, perundingan Kontrak Karya dilakukan lebih awal  karena memang ada ''perintah'' dari Kontrak Karya pertama yang menyebut dalam salah satu pasalnya bahwa sekurang-kurangnya 15 tahun sebelum Kontrak Karya itu berakhir sudah harus dilakukan perundingan antara kedua belah pihak. Tujuannya tidak lain untuk kepastian kedua belah pijak. Misalnya saja Pemerintah merasa tidak senang lagi dengan PT Inco, karena perusahaan itu lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, maka ada kepastian bagi PMA itu untuk bersiap-siap  angkat kaki mencari tempat lain. Sebaliknya, meskipun misalnya pemerintah Indonesia masih mengharapkan kelanjutan PT Inco, namun karena pihak investor merasa tidak beta lagi di Soroako karena  tidak menguntungkan, maka masih ada waktu 15 tahun bagi pemerintah untuk mencari mitra lain.

   Soal Kontrtak Karya itu, Ketua Tim Perunding dari Pihak Indonesia menjamin tidak akan merugikan kepentingan Indonesia, sudah termasuk tentu saja kepentingan masyatakat di sekitar proyek itu. Oleh karena itu, dalam tim dilibatkan berbagai instansi yang berkaitan dengan masalah lingkungan misalnya, masalah kehutanan, perpajakan maupun perundang-undangan.  Oleh karena itu, tidak ada alasan meragukan integritas para perunding kita.

   Penanaman modal asing di manapun di dunia ini, apalagi di negara-negara berkembang merupakan kebutuhan paling mendesak. Investasi itu tidak saja menjadi sumber pendapatan negara dari pajak yang mereka bayar, tapi juga untuk membuka lapangan kerja. Semua orang sesungguhnya menyadari itu. Oleh karena itu, semua pihak diyakini ingin tetap memelihara kehadiran PMA itu termasuk PT Inco di Soroako. Masalahnya sekaerang bagaimana menghilangkan friksi antara investor dan penduduk lokal yang merasa tidak merasakan manfaat atas kehadiran perusahaan asing tersebut ? Jawabnya adalah melaksanakan secara konsekuen Kontrak Karya yang telah disepakati bersama. Bagaimana isi Kontrak Karya itu juga hendaknya  disosialisasikan secara luas agar tidak timbul tanggapan miring yang hanya karena disebabkan oleh ketidaktahuan saja. Di sinilah diperlukan saling terbuka . PT Inco selaku tamu harus tahu diri juga, agar tidak memandang sebelah mata masyarakat di sekitarnya. Sebalikmnya, masyarakat di Luwu Utara juga harus tahu diri  bahwa PT Inco itu adalah PMA yang datang mencari  untung  bukan lembaga sosial yang siap mendermakan semua penghasilannya untuk orang lain. Dalam hal ini prinsip win to win solution hendaknya dipegang teguh oleh kedua belah pihak.