Make your own free website on Tripod.com

Kontrak Karya PT Inco, Hasil KKN Pemerintah Orde Baru ?

Meski kontrak karya PT Inco baru akan berakhir tahun 2008, namun Pemerintah dan Direksi PT Inco sudah membica-rakan perpanjangan kontrak karya itu tahun 1996 yang lalu. KK yang baru itu memberi hak pengusahaan kepada PT Inco untuk areal pertambangan seluas 218.000 hektar sampai tahun 2025. Keputusan inilah yang memicu kontroversi. Mengapa Kontrak Karya yang seharusnya masa berlakunya berakhir 15 tahun lagi, sudah diperpanjang lebih awal. ''Bukankah ini hasil KKN pemerintah Orde Baru yang memang dikenal sebagai biangnya korupsi, kolusi dan nepotisme,'' ? Demikian sejum-lah tokoh di Luwu Utara mem-protes. Meraka yang protes tidak saja datang dari kalangan LSM yang vokal membela rakyat se-tempat, tapi juga tokoh sekaliber Andi Syamsu yang mantan Dutas Besar Indonesia di salah satu negara Afrika. ''Mereka yakin perpanjangan kontrak karya itu pasti ada apa-apanya,'' demikian mereka.

  Menanggapi pendapat yang miring dari masyarakat tersebut, Direktur Pembinaan Pengusaaan Pertambangan Simon F.Sembi-ring yang memimpin tim penyu-sunan Kontrak Karya dari pihak Indonesia, menyatakan masya-rakat hanya tidak tahu saja. Hal ini disebabkan karena sejak Kontrak Karya Pertama, tidak pernah satu kalipun dilakukan penyuluhan terpadu tentang KK itu. apa isi Kontrak Karya itu yang tahu hanya pihak mana-jemen PT Inco dan pemerintah pusat. Masyarakat atau mungkin juga Pemda setempat belum mengetahui apa isinya. Jangan heran apabila berbagai tangga-pan miring datang dari mana.

  Padahal prinsip- prinsip perjanjian Kontrak Karya sudah ditetapkan dan tidak mungkin dilangkahi oleh anggota tim. Bahwa kepentingan nasional diutamakan, inilah yang prinsip dan terpenting. Bukan saja pengusahaan atas pertambangan menguntungkan negara dari hasil yang dicapainya, tapi juga tidak akan merusak lingkungan, tidak mengabaikan masyarakat di lingkungannya alias harus bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Sama-sama untung alias win ton win condition. Ini artinya pemerintahn mendapat untung dari pajak yang akan dibayar dan perusahaan juga tidak rugi. Dalam jangka waktu tertentu investasi yang mereka keluarkan harus kembali. Ada jaminan kepastian hukum.

  Dalam salah satu pasal pe-janjian Kontrak Karya itu, dise-butkan secara gambling bahwa 15 tahun sebelum KK berakhir, harus ada perundingan dari ke-dua belah pihak untuk membi-carakan kontrak karya ke depan. Ini penting untuk mencegah ke-mungkinan terjadinya kevaku-man seandainya salah satu pihak tidak bersedia lagi melanjutkan kesepakatan itu. Misalnya saja PT Inco tidak sanggup lagi me-lanjutkan setelah kontrak kaerya itu berakhir, maka pemerintah Indonesia bisa mencari mitra lain yang serius. Begitu pula misal-nya pemerintah Indonesia me-nganggap PT Inco tidak bisa lagi dipercaya akan mampu menge-lola pertambangan itu, maka pihak investor bisa berkemas-kemas untuk angkat kaki dan mencari tempat lain. ''Jadi sama sekali tidak ada pertimbangan lain selain melaksanakan isi kesepakatan yang telah dicapai, sehingga perpanjangan Kontrak Karya dilakukan lebih awal,'' tutur mantan karyawan PT Inco yang mengaku lari karena tidak cocok lagi dengan yang ada pada waktu itu. 

  Dia juga menyebut tim dari pemerintah tidak hanya pejabat dari Deartemen Pertambangan tapi juga dari instansi terkait lain-nya. Penasehat adalah Direktur Jenderal Pertambangan Umum, sementara Ketua dipercayakan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan. Sedangkan Sekretaris I, II dan III masing-masing Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal, Kepala Sub Direktorat Pengem-bangan Pertambangan dan Ke-pala Seksi Aplikasi. Anggota sebanyak 13 orang berturut-turut Setditjen Pertambangan Umum, Biro Hukum Departemen Per-tambangan dan Energi, Direk-torat Teknik Pertambangan Umum, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan, Biro Perencanaan Investasi Non Industri BKPM, Direktorat Pabean Ditjen Bea Cukai. Direk-torat Peraturan-Peraturan Perpa-jakan Ditjen Pajak, Departemen Perdagangan dan Industri, Direktorat Jenderal PUOD, De-partemen Tenaga Kerja, Depar-temen Kehakiman, Bank Indonesia dan Biro Hukum Departemen Kehutanan.

  Soal dugaan KKN itu, Kon-sultan Hukum PT Inco yang su-dah lebih 30 tahun mendampingi perusahaan PMA itu, Dr.H.Laica Marzuki yang dipromosi menja-di Hakim Agung, juga memban-tah adanya KKN dalam perundi-ngan perpanjangan Kontrak Karya tersebut. ''Saya sudah lebih 30 tahun menjadi penase-hat hukum PT Inco. Di sinilah saya paling banyak dikalahkan di pengadilan baik di tengkat Pe-ngadilan Negeri, Tinggi maupun Mahkamah Agung. Penyebab kekalahan bukan karena dalil-dalil hukum yang dikemukakan lemah, tapi lebih banyak dise-babkan karena PT Inco tidak pernah memberi sesuatu kepada hakim,'' tuturnya di Soroako saat mengikuti Penyuluhan Kontrak Karya Terpadu Jumat dan Sabtu pekan lalu.

  Dosen senior Fakultas Hu-kum yang segera akan mening-galkan tugas-tugas lamanya itu setelah dilantik menjadi anggota Mahkamah Agung, mengung-kapkan PT Inco adalah perusa-haan multi nasional yang tiak ingin merusak citranya di mana-pun di dunia ini. Mereka ingin berusaha secara fair dan meng-hidari cara-cara jelek yang ber-bau KKN. Oleh karena itu, tidak masuk akal apabila dikatakan Kontrak Karya itu merupakan produk KKN pemerintah Orde Baru. ''Sampai kapanpun PT Inco tidak akan pernah menyo-gok seseorang ataupun kelom-pok untuk perkembangan usa-hanya,'' tandasnya.

  Bahwa PT Inco memiliki ko-mitmem yang kuat membangun masyarakat di lingkungannya, dapat dibuktikan dengan proyek community development yang terutama dialokasikan di So-roako, Wawondula dan Malili. Selain ada proyek jalan dan drainase yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun, juga ada proyek pendidikan, pertanian, penera-ngan listrik dan banyak lagi yang lain. ''PT Inco tidak akan me-ngeluarkan dana satu sen pun tanpa bukti material yang harus dibayar. Inilah mengapa PT Inco menjamin tidak akan ada reka-yasa apalagi KKN dalam proyek community development itu,'' demikian sejumlah pejabat di PT Inco kepada penulis.

  Memasuki era Otonomi daerah tahun 2001 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mulai ancang-an-cang menyusun strategi bagai-mana pertambangan umum di daerah itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Besarnya wewenang yang dibe-rikan pemerintah pusat kepada daerah, memungkinkan Pemda setempat akan  mudah mewu-jukan cita-citanya menjadikan pertambangan umum itu sebagai sarana penyuksesan pelaksanaan otonomi daerah.

  Menurut catatan Asisten Deputi Urusan Manajemen Ker-jasama Daerah Menteri Negara Otonomi Daerah, kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten sehubungan dengan pertamba-ngan umum paling sedikit meli-puti pelaksanaan pengujiaqn ba-han bakar minyak. Penetapan pe-ngaturan bahan tambang non radio aktif. Pelatihan dan bim-bingan bagi pengusaha pertam-bangan. Pembinaan pengelolaan pertambangan rakyat. Perenca-naan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen, dan pengecer bahan bakar minyak. Pembinaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian, dan perijinan usaha pertam-bangan umum serta air bawah tanah. Pembinaan dan pengawa-san modal asing bidang pertam-bangan.

  Melihat kenyataan itu, Bupati Luwu Utara Luthfi A.Mutty me-rasa yakin, masa depan daerah-nya akan lebih maju lagi dengan adanya kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh pusat, terutama dalam menangani per-tambangan umum. PT Inco ter-masuk dalam kelompok pertam-bangan umum. Investor lain yang berminat di bidang itu, tidak per-lu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk mengurus izin usahanya. Pemda Luwu Utara berwenang mena-ngani masalah perizinan itu.

  Namun kepada wartawan Profesional yang mengikutinya ke Soroako, Bupati Luwu Utara yang amat terpukul dengan ter-jadinya kerusuhan di Malangke itu, menyatakan tahun ini dia terlalu over estimasi tentang pe-nerimaan dari PT Inco. Apa yang dicapai selama tahun anggaran 2000 ini mash jauh dari sasaran. PT Inco rupanya belum tanggap atas masalah yang diha-dapi oleh Pemda dan masyarakat di Luwu Utara.